Profile Pengadilan

PROFIL ORGANISASI

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama ABCD.

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat terletak di Jl. Majapahit No. 58 Mataram. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat meliputi 17 (Tujuh Belas) Kabupaten pada 2 (dua) Provinsi, yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali.

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dapat dilihat sebagai berikut :

  1. Wilayah Hukum untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota, yaitu :
    1. Kota Mataram;
    2. Kabupaten Lombok Barat;
    3. Kabupaten Lombok Tengah;
    4. Kabupaten Lombok Timur;
    5. Kabupaten Sumbawa Barat;
    6. Kabupaten Sumbawa Besar;
    7. Kabupaten Dompu;
    8. Kabupaten Bima;
  2. Wilayah Hukum untuk Provinsi Bali terdiri dari 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota, yaitu :
    1. Kota Denpasar;
    2. Kabupaten Badung;
    3. Kabupaten Karangasem;
    4. Kabupaten Gianyar;
    5. Kabupaten Klungkung;
    6. Kabupaten Bangli;
    7. Kabupaten Tabanan;
    8. Kabupaten Singaraja;
    9. Kabupaten Negara;

Produk dan pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

  1. Perkawinan
  • Izin nikah
  • Hadhanah
  • Wali adhal
  • Cerai talak
  • Itsbat nikah
  • Cerai gugat
  • Izin poligami
  • Hak bekas istri
  • Harta bersama
  • Asal-usul anak
  • Dispensasi nikah
  • Pembatalan nikah
  • Penguasaan anak
  • Pengesahan anak
  • Pencegahan nikah
  • Nafkah anak oleh ibu
  • Ganti rugi terhadap wali
  • Penolakan kawin campur
  • Pencabutan kekuasaan wali
  • Pencabutan kekuasaan orang tua
  • Penunjukan orang lain sebagai wali

  1. Ekonomi Syari’ah
  • Bank syari’ah
  • Bisnis syari’ah
  • Asuransi syari’ah
  • Sekuritas syari’ah
  • Pegadaian syari’ah
  • Reasuransi syari’ah
  • Reksadana syari’ah
  • Pembiayaan syari’ah
  • Lembaga keuangan mikro syari’ah
  • Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah
  • Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah
  1. Waris
  • Gugat waris
  • Penetapan ahli waris
  1. Infaq
  2. Hibah
  3. Wakaf
  4. Wasiat
  5. Zakat
  6. Shadaqah, dll

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
  2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
  3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
  4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
  5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.