Video Layanan
Pengumuman
- Daftar Inventaris Masalah PT POS | (07/03)
- Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Ramadan, Syawal, an Zulhijah 1445 H | (05/03)
- Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Tahun 2024 | (04/03)
- SAPA PTA Mataram | (04/03)
- Undangan Sosialisasi | (27/02)
- Undangan Rapat Koordinasi Daerah Tahun 2024 | (23/02)
Putusan
Putusan LainnyaMataram, 31/05/2019 : Seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat (PTA NTB) menyaksikan live streaming “Materi Pembangunan dan Tata Cara Evaluasi Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Agama” yang bertempat di Aula PTA NTB. Acara ini diselenggarakan berdasarkan surat Dirjen Badilag Nomor 2099/DJA.3/HM.00/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal Penyampaian Materi Pembangunan dan Tata Cara Evaluasi Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Agama. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Peradilan Agama.
Auditor Madya Badan Pengawas MA RI, Ferri Taufik Ferdiansyah, S.E., M.Ak., Ak., C.A. dalam materinya menyampaikan tentang Role Model, Agen Perubahan, Fakta Integritas dan Inovasi Layanan, yang kemudian dilanjutkan oleh Auditor Muda Badan Pengawas MA RI, Muhammad Anis, S.E., Ak., M.Ak., CA. dimana dalam materinya mengharapkan dengan adanya Pembangunan Zona Integritas dapat menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani public secara baik di lingkungan Peradilan Agama. Video Materi ZI dapat disaksikan melalui channel youtube Badilag https://www.youtube.com/c/dokinfobadilag. (Redaksi)
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
SelanjutnyaSyarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Lebih LanjutBantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Lebih Lanjut