Video Layanan
Pengumuman
- Daftar Inventaris Masalah PT POS | (07/03)
- Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Ramadan, Syawal, an Zulhijah 1445 H | (05/03)
- Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Tahun 2024 | (04/03)
- SAPA PTA Mataram | (04/03)
- Undangan Sosialisasi | (27/02)
- Undangan Rapat Koordinasi Daerah Tahun 2024 | (23/02)
Putusan
Putusan LainnyaMataram, 09 Februari 2019 bertempat di Lapangan Tenis Kantor Bulog Nusa Tenggara Barat Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTB membuka turnamen Persatuan Tennis Warga Peradilan (PTWP) 2019 Putaran Lombok. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTB membuka PTWP putaran Lombok jam 7.30 Kegiatan yang berlangsung ini sangat meriah dan antusias para Atlet dan peserta baik suporter tidak melewatkan menyaksikan pembukaan ini. Kegiatan tahunan ini sangat ditunggu-tunggu bagi warga peradilan.
Tim Tenis PTWP PTA NTB A raih Juara I setelah mengalahkan Tim Tenis PTWP PTA Mataram B pada latih tanding turnamen tenis putaran Lombok yang digelar di Lapangan Tenis Kantor Bulog Nusa Tenggara Barat (Sabtu, 24/03/2018). Tim Tenis PTWP PTA NTB A masuk ke final setelah menjadi juara di pool B disusul Tim Tenis PTWP PTA Mataram B sebagai Runner Up.
Tim Tenis PTWP PTA NTB B yg harus puas raih Juara II berhasil ke babak final setelah memimpin di pool A, Sementara itu Tim Tenis PTWP PA Selong berhasil meraih Juara III . dan PTWP PA MATARAM Juara IV
acara berlangsung sampai dengan jam 17.30 di rangkai dengan pembagian hadiah kepada masing – masing Juara.Latih tanding tenis yang digelar rutin tiap 2-3 bulan oleh Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) PTA NTB khusus wilayah Lombok kali ini diikuti 7 Tim. Untuk awal 2019 ini PTWP Cabang PTA NTB mengawali sebagai tuan rumah yang akan dilanjutkan pada putaran berikutnya di Selong
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
SelanjutnyaSyarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Lebih LanjutBantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Lebih Lanjut