370 PTA MATARAM MENYELENGGARAKAN MONITORING VIA VIDEO CONFERENCE

Aplikasi Pendukung

pengaduansimarikomdanassippdirektorisikepabslpsejdihperpus

ptamataram vicon

Mataram, 11/08/2019 PTA Mataram – Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi kinerja Pengadilan Agama yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram (PTA Mataram), Selasa (10/08), Ketua PTA Mataram Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H. melakukan video conference (vicon) dengan seluruh Pengadilan Agama di lingkungan PTA Mataram.

Dalam vicon tersebut, Ketua PTA Mataram menyapa Pengadilan Agama di lingkungan PTA Mataram terkait apa saja yang sudah dilakukan serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi, selain itu bagaimana kesiapan terkait 9 (Sembilan) Aplikasi yang sudah di launching oleh Badilag pada tanggal 26/09/2019, serta terkait perkembangan ecourt dan elitigation. selanjutnya, Waka PTA Mataram Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H. memberi motivasi terkait SIPP dan Upload Putusan agar kedepanya hal tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi. Dari hasil vicon tersebut, Pengadilan Agama di lingkungan PTA Mataram berjanji “SIAP UNTUK MENINGKATKAN KINERJA SIPP DENGAN TARGET 10 BESAR NASIONAL”.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris PTA Mataram Misnudin, S.H., M.H. berharap agar Pengadilan Agama selalu siap dalam monitoring melalui vicon. Pemantauan mingguan dan harian akan terus dilakukan PTA Mataram agar kita terus dapat berkoodinasi. (angga/photo:ryan)

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Syarat dan Tata cara Pengaduan

ColorsSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut