Aplikasi Pendukung

pengaduansimarikomdanassippdirektorisikepabslpsejdihperpus

Bangli, 02/01/2020. Mengawali tahun 2020, Pengadilan Agama Bangli menggelar rapat perdana awal tahun yang dirangkai dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan kontrak kinerja para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri atau biasa disingkat PPNPN.

Rapat tersebut sengaja diagendakan sebagai pembuka kegiatan serta menggugah semangat aparatur PA Bangli dalam memasuki tahun 2020. 

Rapat perdana tersebut diawali dengan pengucapan ikrar dan penandatanganan kontrak kinerja Tenaga Kontrak (PPNPN) yang dilakukan secara bersama-sama di hadapan Pimpinan dan Pegawai  Pengadilan Agama Bangli. Kegiatan yang tergolong baru ini dilaksanakan sebagai kelanjutan dari asesmen PPNPN yang telah dilakukan pada akhir tahun 2019 serta untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin serta integritas para Tenaga Kotrak terhadap apa yang menjadi tugas pokok dan kewajibannya.

Dalam kesempatan itu juga, ibu ketua, Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H., menyampaikan beberapa point  yang perlu diperhatikan dalam mendorong perbaikan kinerja di tahun 2020, antara lain, peningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja, peningkatkan sistem perencanaan dan Administrasi kantor, peningkatkan profesionalitas jajaran/pegawai dan yang terakhir dan peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung.

“Belajar dari tahun kemarin, kita harus bekerja lebih baik lagi, lebih giat lagi, fokus terhadap apa yang menjadi tupoksi masing-masing, semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan, Amiin” Tutup beliau. (red)

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Syarat dan Tata cara Pengaduan

ColorsSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut