Aplikasi Pendukung

pengaduansimarikomdanassippdirektorisikepabslpsejdihperpus

Bangli, 19/12/2019. Menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 yang merujuk pada surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.1730/SEK/PT.01.2/12/2019, Pengadilan Agama Bangli menggelar rapat koordinasi terbatas yang dipimpin langsung oleh ibu Ketua, Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I dan bapak wakil ketua Muadz Junizar, S.Ag., M.H.

Adapun yang menjadi pembahasan adalah terkait perubahan outline laporan yang awalnya terdiri dari 5 (lima) Bab bertambah menjadi 8 (delapan) Bab, dan perubahan nama Laporan yang semula "Laporan Tahunan" menjadi "Laporan Pelaksanaan Kegiatan" sebagaimana tercantum dalam surat Sekma diatas.

Terkait perubahan tersebut ibu ketua menganggap teknik penyusunan laporan perlu dibahas kembali agar menjadi perhatian bersama, ketua menginginkan baik Kepaniteraan, kesekretariatan maupun hakim bisa saling support dan bekerja sama menyusun Laporan Kegiatan tersebut, agar nantinya menghasilkan laporan yang lebih baik, terarah dan bisa dipertanggungjawabkan.

Wakil Ketua PA Bangli sekaligus Ketua Tim Penyusunan Laporan, saat itu juga membagi tugas serta menetapkan time schedule agar penyusunan laporan bisa lebih tersistem dan terarah dengan harapan dapat terselesaikan tepat waktu dan maksimal. (red)

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Syarat dan Tata cara Pengaduan

ColorsSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut