Berita Agama

Bawas MARI Monev Pelaksanaan Zona Integritas

Menuju WBK dan WBBM Pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar

 

 

Sumbawa (16/05/2019) çpa-sumbawabesar.go.id. Pengadilan Agama Sumbawa Besar, berkomitmen dalam upaya membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sejak dicanagkannya Jum’at 7 Desember 2018 yang lalu.

Bahwa untuk memastikan terlaksananya program kegiatan pembangunan ZI, WBK dan WBBM tersebut betul-betul di diterapkan pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Tim Bawas dari Mahkamah Agung RI melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan pembangunan ZI pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 15 s.d. 17 Mei 2019. Adapun Tim Bawas yang melakukan monev yaitu: Khairil R., Eko Nurahmat, Sutrisno, dan Jhon Richo.

 

 

Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan WBK dan WBBM ini adalah salah satu langkah preventif, dalam upaya pencegahan aparatur Peradilan agar tidak terjerat dalam kasus pidana. Program ini juga sebagai upaya meningkatkan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Serta dalam rangka melayani masyarakat secara tepat dan professional, dengan tidak menyalahgunakan wewenang yang diembannya.

Pelaksanaan Pembangunan zona integritas yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada intinya adalah upaya untuk mengakselerasi tercapainya tujuan-tujuan dari Reformasi Birokrasi, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, instansi yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

 

 Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim evaluasi dari Bawas MARI pada saat expose hasil evaluasi ZI yang dihadiri seluruh aparatur PA Sumbawa Besar pada hari Kamis 16 Mei 2019. Bahwa pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang meliputi 6 (enam) area: 1) Manajemen Perubahan, 2) Penataan Tatalaksana, 3) Penataan Manajemen SDM, 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 5) Pengauatan Pengawasan, dan 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Sudah berjalan dengan baik dan memenuhi evidence yang dipersyaratkan dengan beberapa perbaikan evidence yang telah disampaikan oleh tim evaluator, kemudian soft copy dari evidence tersebut akan di bawa oleh tim untuk dilakukan penilaian lebih lanjut di tingkat Mahkamah Agung untuk dievaluasi. Apakah Pengadilan Agama Sumbawa Besar layak ataukah tidak untuk dijadikan sebagai salah satu contoh instasi yang menerapkan ZI utuk diusulkan ke Menpan RB.

Di akhir acara ekpose H. Akhmad Junaedi, S.H. selaku Ketua PA Sumbawa Besar mengucapkan terima kasih pada tim evaluasi dari Bawas MARI yang telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ZI pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan permohonan maaf bila ada yang kurang berkenan selama tim berada di Sumbawa. (Doc. TIM IT PA.Sub).